Pemkab Tanah Datar Tingkatkan Target Program Layanan Bajak Gratis Tahun 2023 Jadi 4300 Ha

TANAH DATAR - Program Unggulan (Progul) Layanan Bajak Gratis di Kabupaten Tanah Datar terus ditingkatkan.

Jika pada tahun 2022 Pemkab Tanah Datar menargetkan sebanyak 4200 hektare sawah, tahun ini ditargetkan menjadi 4300 hektare sawah untuk bisa dilayani bajak gratis.

Baca juga: Panen di Sragen, Mentan Syahrul Yasin Limpo Gairahkan Produksi Hingga Ekspor Kacang Tanah

Kepala Bidang Penyuluhan Dinas Pertanian Tanah Datar Wel Embra mengatakan, peningkatan tersebut tidak terlepas dari capaian dan komitmen pemerintah daerah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya dalam mengurangi biaya produksi petani.

"Alhamdulillah pada pelaksanaan layanan bajak gratis tahun lalu capaian kita lebih dari 100 persen, dari 4200 hektare sawah yang ditargetkan, terealisasi 4.204, 75 hektare atau sekitar 100, 11 persen. Untuk tahun ini ditargetkan menjadi 4300 hektare, " kata Wel Embra Selasa, (14/3/2023).

Baca juga: Kunjungi Petani Milenial Bandung, Mentan Syahrul Yasin Limpo Minta Pengembangan Produksi Hingga Pascapanen

Dia mengatakan, pada pelakasanaan bajak gratis tahun ini jumlah sawah yang telah dilayani bajak gratis sudah mencapai 27, 58 hektare atau 0, 66 persen.

Angka tersebut akan terus bertambah seiring dengan verifikasi atau pendataan yang dilakukan petugas Manager Alsintan di lapangan.

Baca juga: BPS: Maret 2022 Produksi Padi Melimpah, Harga Gabah dan Beras Turun

Selain verifikasi oleh Manager Alisintan kata Wel Embra, pada tahun ini Dinas Pertanian Tanah Datar juga memperan aktifkan penyuluh pertanian.

Target 4300 hektare sawah pada di 2023 tersebut menjadi bagian perjanjian kinerja penyuluh baik di Kecamatan maupun penyuluh di Nagari.

Baca juga: Kuliah Umum di Polbangtan Medan, Syahrul Yasin Limpo Paparkan Peran Milenial Untuk Pertanian Masa Depan

Selain itu, kata dia, dalam pelaksanaan layanan bajak sawah gratis Dinas Pertanian mengacu pada Peraturan Bupati (Perbup) Tanah Datar Nomor 54 tahun 2022, dimana Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) tidak lagi menjadi syarat wajib bagi petani penerima.

"Kalau tahun lalu salah satu syarat petani penerima bantuan layanan bajak gratis selain terdaftar di Simluhtan, juga harus terdaftar di DTKS. Sekarang tidak lagi, cukup terdaftar di Simluhtan saja, " kata dia. (JH)

Baca juga: Mentan Syahrul: Inilah Saatnya Jajaran Kementan Jadi Pahlawan Pangan Bagi Rakyat